Diamma.com – Dua minggu belakangan ini, kasus simulator SIM yang melibatkan dua instansi hukum negara yakni Kepolisan Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK), belum juga ada titik terang siapa yang akan mengolah penuh kasusu ini.
Saat ditemui diamma.com kamis sore (09/08/2012) dalam acara peluncuran buku Dr. Ir. H. Johan O. Silalahi MH “Mengurai Masalah Bangsa dan Negara” di hotel Sultan, Jakarta Pusat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie angkat bicara menganai hal ini. Ia mengatakan sebaiknya Polri dan KPK duduk bersama dengan kepala dingin dan melakukan investigasi gabungan sesuai dengan undang-undang (UU) masing-masing.
“Itu membuahkan hasil yang maksimal, jika dikerjakan bersama oleh kedua instansi hukum ini.” Ujarnya.
Sedangkan menurut Yuddi Chrisnandi Anggota Komisi I DPR yang ditemuai di tempat yang sama, mengatakan posisi dan kehendak publik sudah jelas mendukung KPK.
“Menurutnya, presiden jangan hanya berpangku tangan dan sekedar memperhatikan situasi serta tidak hanya mempertemukan antara Polri dan KPK. Tetapi presiden harus mengambil keputusan agar maslah ini tidak berlarut-larut,“ katanya.
Ia menambahakan, jangan sampai ada masalah baru lagi nanti, dan ini dibiarkan mengambang begitu saja. Menurut Yudi inilah proses ujian kepemimpinan yang sebenarnya. Apakan sekrang presiden masih menjadi pemimpin yang otentik atau tidak.
“Jika yang menjadi presiden sekrang adalah Jusuf Kalla, masalah simulator SIM pasti sudah diserahkan ke KPK sebagai instansi fokus pemberantasan korupsi,” ungkapnya.
Reporter: Aslan La Ode
Editor: Frieska M.
