Diamma.com– Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) menggelar Seminar Kebijakan Publik 2023 pada Kamis (16/03). Acara tersebut berlangsung di Ruang C209 Kampus I Hang Lekir, dimulai pukul 13:00 hingga 15:00 WIB.
Seminar Kebijakan Publik 2023 mengangkat tema “Kebijakan Pemerintah Terkait Reformasi Perpajakan dalam Mewujudkan Pembangunan Melalui Sustainable Development Goals (SDGs)”.
Pembahasan seputar perpajakan dinilai sangat penting untuk mahasiswa zaman sekarang. Ketua pelaksana Seminar Kebijakan Publik 2023, Muhammad Khairul Hakim mengungkapkan alasan memilih tema tersebut.
“Tema ini sangat bagus untuk diangkat agar mahasiswa lebih peka terhadap isu-isu perpajakan,” ungkapnya.
“Masih banyak juga mahasiswa yang kurang melek terhadap isu-isu seperti ini,” lanjutnya.
Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan, mengungkapkan program yang akan diajukan kepada pemerintah.
“Perlunya ada satu kebijakan baru yang memungkinkan bagi negara untuk mendorong kontribusi masyarakat super kaya dalam meningkatkan pendapatan negara melalui satu usulan yang kami sebut sebagai pajak kekayaan,” ungkap narasumber pertama Seminar Kebijakan Publik 2023 tersebut.
Maftuchan menegaskan bahwa program ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan sumber pendapatan negara. Sehingga dapat digunakan untuk mewujudkan SDGs di Indonesia.
Khairul sangat yakin acara ini akan berjalan dengan lancar. Dia juga mengungkapkan harapannya dalam wawancara yang dilakukan sebelum acara dimulai.
“Semoga mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini bisa memahami paparan materi yang disampaikan narasumber,” ucap Khairul.
“Acara ini saya kira aman-aman saja karena persiapan acara ini dipersiapkan sematang mungkin,” tutupnya.
Penulis: Rafid Ahmad Fauzi
Editor: Aryo Hadi Wibowo
