Diamma.com – Setelah salah satu rumah sakit di Indonesia menjadi korban dari serangan virus komputer global Ransomeware WannaCrypt atau disebut juga WannaCry menyadarkan bahwa negara kita membutuhkan sebuah Badan Siber Nadional untuk menanggani kejahatan siber yang menyerang Indonesia.
Donny BU selaku Direktur Eksekutif ICT Watch mengatakan kejadian tersebut dapat cepat dilakukan bila ada badan khusus yang melakukan secara langsung.
“Kemarin itu koordinasinya masih organik, ke depan harus ada badan siber nasional agar ada petunjuk pelaksanaan dan teknis. Sehingga dapat cepat direspon ketika ada informasi,” ujar Donny saat ditemui usai konferensi pers Antisipasi Ancaman Ransomeware WannaCry di Jakarta Minggu, 14 Mei 2017.
Sebelumnya Menkominfo Rudiantara pernah mengungkap bahwa Pemerintah berencana membentuk Badan Siber Nasional atau Basinas di bawah koordinasi Menko Polhukam. Nantinya badan atau lembaga siber lain di Indonesia akan bergabung dalam badan ini.
“Bisa orangnya, bisa alatnya, bisa prosesnya. Tapi itu lembaganya pada eksekusi. Karena kalau kebijakan berdasarkan hukum tata negara tetap di menteri. Kalau policy tetap di menteri. UU ITE, misalnya, badan tidak bisa mengeluarkan peraturan badan. Tetap peraturan menteri,” ujar Rudiantara.
Saat ini Kominfo fokus membuat standardisasi serta sosialisasi penerapan standar-standar cyber security guna menanggulangi penyerangan siber.
“Itu sudah selesai dokumentasinya, workshop-nya, dengan sektor perbankan dan keuangan, transportasi, energi. Nanti pelaksanaan dipindah ke Basinas. Pendirian di Basinas-nya. Tapi kalau proses tadi di Kominfo. Kalau eksekutornya ya diintegrasikan bareng-bareng. Sandi itu salah satu fungsi Basinas nantinya,” lanjut Rudiantara.
Meski begitu, Menkominfo menegaskan bahwa koordinasi tetap berada di bawah Menko Polhukam. Termasuk pihak-pihak yang bertugas di Basinas.
Penulis : Raseysha Andra Dea / Foto : bloomsbury-law.com
Editor : Noviani
(dilansir dari beberapa sumber)
