Diamma.com – Lembaga Kajian Politik Moestopo (LKPM) menggelar diskusi publik mengenai ketahan energi nasional. Acara yang diselenggarakan pada Selasa, 16 September 2014 tersebut menghadirkan pembicara yaitu Gde Pratnyana selaku sekretaris SKK Migas, Mamit Setiawan ST selaku Direktur Executive Energi Watch, Boby Adhityo Rizaldi sebagai anggota DPR RI komisi VII, Eddy Junaidi selaku Direktur Kalimasada Institute, dan Hari Purwanto sebagai moderator.
Pada diskusi publik tersebut, diungkapkan bahwa ketahanan energi nasional sangat lemah. Terungkap juga bahwa cadangan energi migas Indonesia sangat minim. Keadaan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah mendatang dalam mengelola migas nasional.
Ditengah tantangan tersebut, pemerintah mendatang yang akan dipimpin oleh presiden terpilih Joko Widodo masih dihantui oleh keberadaan mafia migas yang sudah merajalela dan menguasai pasar migas nasional.
Mamit menjelaskan bahwa sistem kerja mafia migas selama ini adalah dari sisa margin kuota yang didapatkan, “misalnya sekali pengiriman kapal tengki sebesar 5000 metik ton, tapi pada kenyataannya yang sampai hanya 4500 metik ton, nah 500 metik ton inilah yang dimanfaatkan oleh mafia karena masih dalam minimal loss distribusi,” ungkapnya.
Menanggapi masalah tersebut, Eddy Junaini yang juga tim lingkar pertama pemerintahan Jokowi-JK mengatakan bahwa stakeholder sudah berembuk mafia tersebut sudah tidak ada, namun untuk mengeksekusinya dibutuhkan berbagai macam cara dan resiko yang harus dihadapi.
Menurut Eddy cara untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan memindahkan petral anak perusahaan pertamina yang semula berkantor di Singapura menjadi di Indonesia. “Eksplorasi migas saat ini bisa dilakukan dengan sistem goverment to goverment bukan lagi goverment to business,” tutup Eddy.
Reporter : Siti Farhani / Fotografer : Siti Farhani
Editor : Rachma Putri Utami
