Home News Perempuan dan Korupsi

Perempuan dan Korupsi

922
0
SHARE

Perempuan Dan Korupsi

Diamma.com – Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang Widoyoko berkomentar tentang maraknya koruptor-koruptor berkelamin perempuan di Indonesia.

Dia menyesalkan akan wanita-wanita yang tersandung kasus korupsi ini. Menurutnya, perempuan seharusnya memiliki nilai-nilai yang berlawanan dari laki-laki yang dapat melawan korupsi.

“Contohnya ekofeminisme. Gerakan politik seperti itu akan sangat bagus sekali diterapkan di Indonesia untuk memberantas korupsi. Siapa lagi yang lebih pantas untuk menjalankan gerakan politik itu kalau bukan perempuan,” ucap Danang saat diskusi launching Jurnal Perempuan edisi 72 Kamis lalu di aula Universitas Paramadina.

Ekofeminisme sendiri adalah, gerakan politik yang berdasar pada penggabungan unsur ekologi atau lingkungan dengan sifat-sifat feminim.

Danang mejelaskan, negara-negara Skandinavia tingkat praktek korupsinya sangat rendah dan negara-negara tersebut kebanyakan pemerintahnya diisi oleh perempuan.

Di Indonesia, sistem politiknya lebih inklusif pada perempuan dilihat dari jumlah pejabat publik yang dipegang oleh perempuan. Seakan-akan sistemnya menekan kehadiran perempuan di pemerintahan. “Seharusnya, sistemnya yang menekan korupsi,” tekannya.

Sepengamatan Danang, ada aturan-aturan yang berlaku di jaringan korupsi. Tapi aturan tersebut tidak menempatkan perempuan pada posisi untuk melawan korupsi tersebut dari dalam. Danang memberi contoh Angelina Sondakh.

Menurutnya, dalam kasus Wisma Atlet, Angelina dapat menjadi tersangka karena dalam aturan-aturan koruptor itu, Angelina tidak dalam posisi kuat, sehingga dia menjadi korbannya.

Lanjut Danang, korban dari korupsi adalah orang-orang miskin. Tetapi jika dibedah lagi, korban yang paling merasakan adalah perempuan.

“Seorang ibu rumah tangga lebih tahu soal harga-harga barang yang mahal dibandingkan sang suami. Dan juga di keluarga miskin kebanyakan, jika kekurangan uang, yang diutamakan untuk disekolahkan adalah anak laki-laki,” ujarnya.

Dari pengalaman Danang sebagai koordinator ICW, motif orang untuk korupsi selain memperkaya diri, korupsi untuk melanggengkan dominasi dan akses publik.

“Perempuan tidak memiliki sikap-sikap seperti mendominasi, jadi perempuan punya potensi untuk memberantas korupsi dari tubuh pemerintah,” jelasnya.

Danang meneruskan, perempuan dapat bergerak melalui institusi sosial, karena perempuan dapat lebih mengorganisir.

Effendi Gazali, pengamat komunikasi politik, juga menjadikan kasus Angelina Sondakh sebagai contoh. “Dalam teori komunikasi, ada istilah celebrity, dan Angie dijadikan selebritas di media massa oleh tokoh-tokoh di belakangnya yang berkepentingan. Lihat saja berita-berita sekarang, yang dibahas soal rumah tangga dan gosipmya saja untuk mengalihkan perhatian masyarakat,” jelasnya.

Berdasarkan teori komunikasi lain, Effendi menjelaskan, soal pemberitaan gosip Angelina Sondakh atau payudara Melinda Dee, masyarakat Indonesia sensitif pada hal yang salah.

“Kalau saya menyebut payudara di tempat umum, banyak yang kurang senang, tetapi jika saya membahas soal korupsi, tenang-tenang saja tuh,” imbuhnya.

Effendi menekankan, sensitifitas masyarakat Indonesia berada pada sisi yang keliru. Maka, dimanfaatkan dengan pintar oleh orang-orang tertentu.

Saat disinggung tentang Angelina yang pernah menjadi mahasiswanya, Effendi berkomentar, “Terseretnya Angie dalam kasus korupsi juga termasuk kegagalan saya, bukan kesalahan pemerintah semata-mata. Saya sudah mengajarkan soal celebrity ini kepadanya, tetapi akhirnya tetap tersandung, saya telah gagal,” tukasnya.

Gejala korupsi yang sudah meraja lela di negara ini, juga memakan perempuan sebagai korbannya, terutama buruh migran. Aktivis Migrant Care, Anis Hidayah mengutarakan, hampir 80 persen buruh migran dari Indonesia berasal dari perempuan.

Pada kasus pancung Ruyati di Arab Saudi, Anis menjelaskan pemerintah gagal mencegahnya karena lalai dari segi hukumnya. “Itu lalainya karena para pemerintahnya sedang asyik korupsi,” tegasnya

Anis memaparkan, praktek korupsi pada buruh migran ini sangat tinggi. Para TKW yang mengalami kekerasan di luar negeri seharusnya dijamin oleh asuransi, tetapi kenyataannya TKW terlantar. “Setiap kematian para TKW di luar negeri ada duitnya, tetapi tidak tahu ke mana larinya,” tanya Anis.

Anis sangat tegas menekankan keterkaitan masalah korupsi ini dengan perempuan, karena korban kekerasan yang terjadi di luar negeri hampir semuanya menimpa kaum hawa.

Mantan wakil Ketua KPK, Erry Riana Hardjapamekas, turut menyesalkan akan pendangan banyak orang yang lebih fokus pada masalah remeh-temeh, seperti payudara atau gosipnya terhadap tersangka korupsi perempuan.

“Korupsi tidak dapat dilihat dari gendernya. Jika yang terlibat perempuan, dieksploitasi segala halnya yang remeh temeh. Padahal, yang penting tindak pidananya,” jelas Erry.

Reporter: Rionaldo Herwendo / Fotografer: Rionaldo Herwendo

Editor: Frieska M.