Diamma.com – Puluhan ribu guru honorer geruduk Istana negara kemarin. Mereka menuntut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tenaga honorer disahkan segera.
Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung dan Kalimantan.
Aksi ini mendapat berbagai dukungan, seperti dari Persatuan Guru Republik Indonesia, Asosiasi Tata Usaha, dan pememerintah daerah masing-masing kabupaten.
Mereka membawa berbagai spanduk diantaranya, “Wahai SBY mana janjimu, 50 Ribu rupiah gaji honorer buat apa?” dan “honorer mumet, guru honorer mumet, honorer pahlawan tanpa tanda jasa yang nyata.”
Ada juga yang membawa jelangkung yang dipakaikan seragam guru, yang maksudnya nasib guru honorer seperti jelangkung. “Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Seperti nasib guru honorer saja,” ucap salah satu demonstran.
Dalam aksinya, para guru honorer berorasi bergantian mewakili masing-masing kabupaten. Mereka juga sempat mengadakan aksi teatrikal tentang penderitaan nasib guru honorer.
Tuntutan mereka cuman satu, yaitu mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menandatangani peraturan pemerintah (PP) tentang penyelesaian tenaga honorer dan pegawai tidak tetap yang di dalamnya memuat ketentuan penghasilan minimum.
Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI), Ani Agustina menjelaskan, ribuan guru yang ikut aksi demonstrasi ini digelar karena para tenaga honorer nyaris kehilangan kesabaran.
Dikatakannya, setelah bertahun-tahun mengabdi sebagai guru honorer di sekolah, titik terang tentang pengangkatan status mereka tak kunjung diperjelas.
“Kami di sini bersama perwakilan dari guru honorer di seluruh Indonesia. Kami ingin menagih janji Presiden untuk segera menandatangani PP tersebut. Kami (honorer) tak ada bedanya dengan guru PNS,” kata Ani saat aksi di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat kemarin.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI), Syahiri Hermawan mengatakan, guru honorer memiliki tuntutan tunggal agar PP tentang pengangkatan guru honorer segera ditandatangani oleh Presiden.
Menurutnya, semua permasalahan guru honorer akan selesai jika Presiden segera menandatangani PP tersebut.
“Semua selesai sampai Presiden menandatangani PP tersebut. Entah sekaligus, ataupun secara bertahap. Ini supaya nasib guru honorer tidak terkatung-katung,” ungkapnya.
Aksi unjuk rasa ini mendatangkan perwakilan dari berbagai daerah, salah satunya dari Cilegon, Banten. Ketua Umum Forum Komunikasi Guru dan Tata Usaha Honorer kota Cilegon, Martin Alkosim mengatakan, para guru honorer dari Banten rela untuk menginap di depan Istana Negara jika unjuk rasa ini tidak menghasilkan titik temu antara pemerintah dengan para guru honorer.
“Rencananya, jika pertemuan nanti tidak menghasilkan apa-apa, kami, para guru honorer dari Banten siap untuk bermalam di depan Istana Negara bersama teman-teman guru honor lainnya,” cetus Martin.
Klimaks dari unjuk rasa ini sendiri adalah pertemuan perwakilan guru honorer yang diwakilkan oleh Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia, Sulistiyo, dengan pihak pemerintah.
Lanjut Martin, jika sampai bermalam di Istana Negara pun belum ditanggapi dengan serius oleh pemerintah, para guru honorer se-Indonesia akan mengadakan mogok mengajar. “Kita (guru honorer) akan mogok mengajar se-Indonesia. Jika perlu, kita tutup juga bandara Soekarno-Hatta dan jalan tol Jakarta-Merak untuk membuktikan keseriusan kita terhadap masalah ini,” ancam Martin.
Martin menjelaskan, sebelumnya perwakilan massa pernah melakukan audiensi dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Presiden dan DPR. “Tetapi tanggapannya klasik, katanya nanti akan diproses dan ditindaklanjuti,” keluhnya.
Koordinator lapangan dari Jawa Tengah, Abdul Kholiq menguraikan sedikit masalah ini. Katanya, “Sebenarnya RPP sudah selesai dan sudah dirapatkan 2 agustus 2011 lalu, RPP itu sudah ditandatangani presiden Desember 2011, tetapi Menpan yang baru punya statement yang berbeda, sehingga tertunda lagi RPP itu”. Abdul merasa, Menpan yang baru ini seperti menunda-nunda RPP ini.
Salah satu guru honorer yang turut berunjuk rasa, Rusdiana mengatakan telah mengikuti proses tes kategori 1 dan kategori 2 tenaga honorer dari tahun 2005. Setelah tahun 2009 tuntas semua, belum turun juga Peraturan Pemerintahnya.
“Sangat pahit sekali. Saya sudah mengurusnya dari tahun 2005, tetapi belum jelas juga nasibnya jika PP belum disahkan. Secepatnya PP harus disahkan, agar kami tenaga kerja honorer kategori 1 dan 2 dapat diangkat jadi PNS,” ujar guru olah raga dari Jawa Tengah ini.
Jika PP ini sudah disahkan dan telah turun, para guru honorer ini akan diangkat menjadi PNS dan memiliki payung hukum dan legalitas yang jelas.
Reporter : Rionaldo Herwendo & Fadhis Abby P. / Fotografer : Rionaldo H.
Editor : Frieska M.
