Diamma.com – Rencana pemerintah menaikan atau membatasi jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada awal April untuk mengurangi anggaran pengeluaran belanja negara (APBN), mendapatkan sambutan yang kurang baik dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
Pengamat ekonomi, Usmar Ismail menyadari bahwa adanya rencana pemerintah untuk menggiring masyarakat pada sebuah pilihan, yaitu menaikan BBM jenis bersubsidi.
“Dari awal saya memahami rencana pemerintah menaikan BBM bersubsidi, ketika pemerintah mulai mengkonversi BBM ke bahan bakar gas.” tutur Usmar.
“Bahan bakar gas sendiri kurang mendukung infrastrukturnya, sehingga jelas masyarakat lebih memilih BBM bersubsidi dinaikan ketimbang bahan bakar gas yang sulit didapat,” jelasnya kepada Diamma.com (07/03).
Apabila pemerintah mengesahkan rencana kenaikan BBM bersubsidi jelas sangat berdampak pada sektor industri. Sederhananya Usmar menjelaskan, dari transportasi akan ada penambahan biaya. Ditambah harga tol yang terus naik selama dua tahun sekali, akan sangat berpengaruh pada biaya pengeluaran produksi.
Usmar menolak keras rencana pemerintah tersebut. “Saya tidak setuju dengan rencana tersebut. Untuk mengurangi APBN, seharusnya pemerintah memperjuangkan hak-hak negara dalam pengelolaan tambang terhadap investor asing.”
“Tentunya didukung oleh merevisi UU yang pro investos asing, selama ini pemerintah banyak dirugikan oleh khasus tersebut dan keuntungannya bisa dimasukan untuk menambah APBN.” lanjutnya.
Selain itu, Usmar juga menyarankan agar pemerintah mengkaji pengeluaran untuk agenda kementrian, pengkajian tersebut terkait mengenai pengeluaran kementrian yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Reporter: Fadhis Abby P, Erwin Tri Prasetyo / Fotografer : Erwin Tri Prasetyo
Editor: Frieska M.
