Diamma.com – Badan Legislasi DPR RI kini tengah merampungkan penyusunan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP), yang akan menggantikan dasar hukum Perpres No. 7 tahun 2018. Di sela “Dialog Kebangsaan: Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila” yang berlangsung di Desa Ciwaru, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Hj. Dewi Asmara, mengusulkan agar BPIP ditingkatkan statusnya menjadi kementerian (1/8/2025).
“RUU ini bukan soal ganti label birokrasi,” tegas beliau, “melainkan jembatan agar Pancasila tidak berakhir sebagai hafalan, tetapi juga mampu untuk dihidupi.”
Dalam harapan perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menjamin pemahaman nilai luhur. “Tingginya pertumbuhan tingkat ekonomi tidak menjamin pemahaman budaya luhur maupun identitas jati diri Pancasila,” tuturnya. Generasi muda kini menghadapi defisit literasi ideologis di tengah banjir serta hamparan informasi digital dan budaya asing yang sangat kuat.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, keberadaan kementerian akan memberi BPIP anggaran dan jaringan yang lebih luas untuk membumikan Pancasila hingga pelosok desa. “Harus menjadi kementerian, yang memiliki semua aspek dari pusat sampai ke daerah,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa Pancasila perlu diajarkan lebih dari sekadar teori: kurikulumnya harus dirancang agar menjadi jati diri bangsa, bukan sekadar hafalan.
Karena itulah RUU BPIP harus membuka ruang berpikir kritis bagi kaum muda terutama Gen Z: tidak hanya menghafal sila, tetapi memahami makna di balik setiap nilai, serta tau pengimplementasiannya. Dengan status kementerian, BPIP diharapkan bisa merancang kurikulum kreatif, mulai dari komik digital hingga podcast interaktif, dan lainnya yang relevan dengan bahasa serta tren anak muda .
Di tempat yang sama, Kepala BPIP Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., menggarisbawahi betapa pentingnya praktik Pancasila dalam keseharian. “Gotong-royong membangun desa, toleransi beragama, dan kejujuran berdagang adalah wujud konkret Pancasila,” seru alumnus McGill University, Montreal. Ia kemudian mengumumkan beasiswa pribadi bagi lima anak nelayan kurang mampu di pesisir Pantai Palangpang, Ciwaru, untuk melanjutkan studi di SMA Santri Pancasila, Yogyakarta.
Turut hadir juga Ir. Prakoso, M.M. (Deputi I BPIP), yang mengagas bahwa inisiatif ini sejalan dengan misi pertama Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran: penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. “Pancasila tidak boleh hanya menjadi kenangan sejarah. Ia harus menjadi warisan hidup yang menjaga persatuan bangsa.”
Hadir pula Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Ujang Abdurrohim Rochmi, bersama perangkat desa, tokoh agama, tokoh adat, dan warga setempat.
Dengan RUU BPIP yang sedang menanti pengesahan akhir, tanya besar menggelayuti kaum muda: akankah kementerian Pancasila terwujud? Dan lebih penting lagi, mampukah ia mengubah hafalan menjadi gerakan nilai nyata yang membumi di setiap sudut negeri?
Penulis: Rizky Surya Putra
Editor: Rizky Surya Putra
