Diamma.com- Sejumlah aliansi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) melakukan protes dan menuntut kebijakan yang dinilai merugikan Mahasiswa FISIP dalam kegiatan perkuliahan.

Gelombang aliansi Mahasiswa FISIP memprotes dan memberikan beberapa tuntutan kepada Wakil Dekan II Haris Hafid, di ruang sekretariat FISIP UPDM (B) Senin, 6 Maret 2023.

Melansir dari surat tuntutan aliansi mahasiswa untuk revolusi FISIP, menekankan setelah melihat dinamika dan banyaknya gejolak serta protes mahasiswa terhadap sikap yang tidak baik dan tidak transparan dari pihak fakultas. Aliansi Mahasiswa FISIP telah menghimpun tuntutan dari mahasiswa Ilmu Sosial Politik.

Dalam surat tuntutan yang ditujukan kepada Fakultas, ada 5 poin penting yang akan disampaikan. Berikut 5 tuntutan mahasiswa FISIP UPDM (B).

1.                Menuntut fakultas memberikan solusi terkait mahasiswa yang belum mampu melakukan pembayaran kuliah dan memperbolehkan mahasiswa untuk mengisi KRS, serta mengikuti perkuliahan.

2.                Mengusut dan mengadili oknum fakultas yang menghina mahasiswa.

3.                Copot oknum fakultas yang tidak profesional dan sulit ditemui ketika mahasiswa mengalami permasalahan.

4.                Menuntut transparansi keuangan fakultas sejak 2020-2022, karena kami telah membayar maka kami berhak mengetahui kemana uang kami.

5.                Menuntut transparansi rincian penggunaan biaya pembayaran wisuda dan yudisium senilai Rp.3.500.000, karena terlampau mahal dari fakultas lain.

Aisyah Muna, selaku sekretaris Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP periode 2022-2023,  angkat bicara terkait aksi penyampaian pendapat yang dilakukan Mahasiswa FISIP di ruang sekretariat.

“sebenarnya tadi kita sudah bilang, andai tuntutan kami tidak dipenuhi selama 7×24 jam, kita akan turun aksi yang lebih besar lagi, tapi tadi permintaan dari Wadek II bilang, untuk data teman-teman yang masih ada tagihan, jadi kita akan ngasih data ke mereka dan mereka akan ngasih data ke kita, intinya transparansi saja,” jelas Aisyah Muna.

Penulis: Anggi Pavilda
Editor: Aryo Hadi Wibowo