Diamma.com- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 216.662 melingkupi pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, serta SLB dengan alokasi sebesar 52,5 triliun.
Nadiem menyebutkan ada tiga pokok kebijakan Dana BOS pada tahun 2021 ini.
Pertama, nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik daerah dilihat dari lingkup sekolah yang berbeda.
”Sebelumnya, semua sama per anak saja. dan sekarang tiap area, tiap kabupaten dan daerah hingga tiap sekolah ada variasinya. Jadinya, nilai satuannya berubah per diferensiasi,” ujarnya.
Kedua, penggunaan dana BOS masih tetap fleksibel, termasuk untuk keperluan persiapan pembelajaran secara tatap muka ketika pandemi sudah mulai mereda.
“Penggunaan Dana BOS tetap fleksibel, mengikuti pedoman penggunaan Dana BOS pada masa pandemi ini untuk mempermudah tujuan dari masing-masing sekolah, termasuk memberikan honor bagi guru-guru yang paling layak,” tambahnya.
Ketiga, adanya transformasi metode pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan secara daring.
Hal ini juga ada variasi nilai satuan sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Sebelumnya, di SD per anak dipukul rata Rp900.000 sekarang di SD dari sekitar Rp900.000 – Rp1.9juta.
Yang membedakan, indeks kemahalan diukur dari faktor pembangunan fasilitas, kebutuhan yang lebih banyak terutama di daerah terpencil dan biaya distribusi untuk sampai ke sekolah tujuan.
“Sebelumnya, kita tidak mengambil faktor bahwa membangun sesuatu di daerah tertentu bisa saja 1,5 lebih mahal dari daerah lainnya. Sehingga, sekolah-sekolah di daerah terpencil dan yang terluar paling dirugikan,” ungkap Nadiem.
Kebijakan mewajibkan pelaporan penggunaan Dana BOS sebagai persyaratan penyaluran berhasil mempercepat dan meningkatkan pelaporan. Tercatat mulai September hingga Desember 2020 hampir seluruh sekolah melakukan pelaporan untuk penggunaan Dana BOS.
“Pelaporan yang sekarang bisa dilakukan lewat online meningkat secara dramatis, dengan fleksibilitas yang kita berikan tetap saja akuntabilitas serta transparansi menjadi harga mati daripada kebijakan anggaran kita,” tutup Nadiem.
Penulis: Nafis Arsaputra
Editor: Donny Alamsyah
