Home Kampus Universitas Klarifikasi Dekan Fikom Mengenai Tuntutan Pengunjuk Rasa

Klarifikasi Dekan Fikom Mengenai Tuntutan Pengunjuk Rasa

1068
1
SHARE
Prasetya Yoga Santoso memberikan klarifikasi perihal 12 tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa pengunjuk rasa. Diamma.com/M. Haedar Fashal.

Diamma.com – Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Prasetya Yoga Santoso, menanggapi 12 tuntutan yang dilayangkan mahasiswa. (Baca: 12 Tuntutan Mahasiswa kepada Dekan Fikom UPDM(B) dalam Unjuk Rasa)

Pada Senin 18 Desember 2017 saat aksi unjuk rasa berlangsung, akhirnya Prasetya Yoga membuka suara terkait hal tersebut di depan peserta aksi unjuk rasa mahasiswa.

Beberapa poin yang diajukan mahasiswa telah diklarifikasi oleh Prasetya Yoga di antaranya:

  1. Mengenai tuntutan ruang kelas Prasetya Yoga mengatakan bahwa itu merupakan kewenangan dari pihak Univesitas.
  2. Untuk transparansi dana fakultas ilmu komunikasi selama 5 tahun sendiri itu merupakan ranah fakultas dan universitas tidak semua dapat disebar luaskan ke mahasiswa.
  3. Mengenai denda sebesar seratus ribu rupiah bagi mahasiswa yang menghilangkan kartu ujian,nantinya uang itu akan di kembalikan kepada mahasiswa.
  1. Standar IPK 3,5 Maksudnya adalah mahasiswa yang mendapat ipk 3,5 nantinya akan mendapatkan tugas untuk melakukan penelitian yang di tugaskan oleh pihak fakultas.
  2. Maksudnya bukan untuk membatasi kepanitian Inagurasi,  untuk bagian kepanitiaan inti tadak harus banyak orang tetapi mahasiswa yang berpatisipasi boleh banyak.
  3. Untuk pengambilan keputusan tidak semuanya dapat didiskusikan bersama mahasiswa, beberapa ada yang bisa didiskusikan bersama dan ada yang tidak.
  1. Mengenai hak mahasiswa untuk ikut dalam mengatas namakan kegiatan kampus, Prasetya Yoga sendiri mengatakan untuk hal ini ada beberapa yang bisa dan ada beberapa yang tidak bisa.
  2. Tentang transparansi informasi sendiri Prasetya Yoga sendiri menegaskan transparansi informasi yang seperti apa.
  3. Mengenai permasalahan ruangan wadah kegiatan mahasiswa itu merupakan ranah atau bagian universitas, fakultas hanya mengarahkan sesuai yang telah di usulkan universitas.
  1. Hak ziarah mahasiswa itu sendiri merupakan kebijakan universitas bukan pihak fakultas.
  2. Perihal kehadiran Prasetya Yoga Santoso dalam setiap kegiatanng mahasiswa yang ada, dia mengatakan bahwa dia akan hadir bila itu memungkinkan.
  1. Mengenai pernyataan yang di katakan oleh Prasetya Yoga Santoso mengatakan Sebenarnya ini merupakan kesalah pahaman oleh pihak mahasiswa dalam menangapi pernyataan yang saya berikan.

Reporter: Edo Rifaldi
Editor : Siti Nurmayani Putri

1 COMMENT

  1. Sy selaku alumni dr Universitas Prof Dr Moestopo (bergama) sangat miris dg kondisi ini.
    Semua pernyataan dr Dekan tdk logis. sebg contoh pada klarifikasi di poin nomor 2 itu sama sekali menunjukan sikap arogansi. Dana yang ada di fakultas ataupun Universitas berasal dari dana MAHASISWA. ini yg hrs dicamkan. Mahasiswa selaku pemberi Dana berhak mengetahui transparansi penggunaan dana tersebut, krn itu merupakan langkah dlm suatu transparansi dan akuntabilitas Laporan keuangan.
    Menanggapi klarifikasi Dekan Fikom terkait IPK Panitia hrs 3.5 ini sangat tdk logis. ingat, IPK hanyalah diatas kertas saja, namun yang menentukan pada prakteknya adalah implementasi di lapangan dan byk org ber IPK tinggi namun pada dunia kerja hasilnya jauh dr ekspektasi. contoh yang nyata ialah Dekan Fikom ini, yang mungkin IPK nya dulu tinggi sehingga bisa jadi Dekan namun ketika berbicara menyampaikan klarifikasi sungguh komunikasinya buruk.
    Dalam perumusan kebijakan fakultas ataupun universitas memang mahasiswa tdk diikutsertakan dlm pengambilan keputusan kebijakan tersebut, namun Mahasiswa berhak utk mengevaluasi dan memonitoring dampak dr kebijakan tsb dan jika merugikan Mahasiswa maka berhak utk dilakukan revisi atas kebijakan tsb atau pencabutan atas kebijakan tsb.
    Sedikit solusi melihat kondisi yg terjadi ini :
    1. Dekan Fikom agar turun dr jabatannya demi atas nama demokrasi dan keadilan
    2. setelah Dekan Turun maka adakan Musyawarah Besar Terbuka di lingkungan Universitas dg seluruh Mahasiswa
    3. lakukan audit eksternal dg menunjuk auditor yg bebas dr intervensi pihak manapun (Audit keuangan)
    4. lakukan legal audit terhadap semua kebijakan dan perbuatan hukum yang ada di lingkungan fakultas dan universitas
    5. Agar Rektor melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan fakultas yang dirasa merugikan Mahasiswa.
    6. Pekalah terhadap pola-pola yang menghambat dan membatasi kreativitas dan intelektualitas Mahasiswa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here